Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menggencarkan perluasan basis pajak di sektor ekonomi digital. Langkah ini mencakup penunjukan aplikasi luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE dan penetapan marketplace sebagai pemungut PPh, yang memicu diskusi hangat mengenai keadilan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat kelas menengah.
Perluasan Pajak Digital: Strava hingga Marketplace E-Commerce
DJP baru saja menunjuk tujuh aplikasi digital luar negeri, termasuk aplikasi kebugaran Strava, sebagai pemungut PPN sebesar 11%. Kebijakan ini menyasar pengguna layanan premium di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga mewajibkan empat marketplace besar—Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli—untuk memungut PPh Pasal 22 mulai Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor digital yang nilainya telah mencapai Rp52,85 triliun per Mei 2026.
Polemik Keadilan Pajak bagi UMKM Digital
Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini. Menurutnya, meskipun negara membutuhkan pendapatan, implementasi pajak bagi UMKM digital perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adil.
Margin Keuntungan Tipis dan Tekanan Algoritma
Banyak pedagang online yang berpindah dari sektor offline ke online karena tekanan ekonomi. Namun, mereka kini dihadapkan pada biaya operasional tinggi seperti biaya komisi, layanan, iklan, dan ongkos logistik. Mengasumsikan omzet sebagai laba bersih adalah kekeliruan, karena margin keuntungan pedagang digital rata-rata sangat tipis. Kebijakan pajak yang membebani omzet tanpa mempertimbangkan beban operasional ini dikhawatirkan akan mematikan daya saing pelaku usaha kecil.
Risiko Beban Ganda bagi Kelas Menengah
Perluasan pajak ini dinilai kental menyasar masyarakat kelas menengah yang saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi. Ahmad Nur Hidayat mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kelas menengah sebagai satu-satunya tumpuan penerimaan negara. Pasalnya, akumulasi pajak dari berbagai layanan digital—mulai dari belanja, konten, hingga aplikasi olahraga—dapat memperberat kondisi finansial warga yang daya belinya sedang menurun.
Mencari Solusi Alternatif Selain Pajak Digital
Pemerintah didorong untuk tidak hanya berfokus pada perluasan basis pajak dari rakyat, tetapi juga mencari sumber pendapatan lain yang tidak membebani kelas menengah. Sebagai alternatif, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan potensi diplomasi dagang atau pengenaan pajak risiko lingkungan dan keselamatan bagi kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Malaka.
Dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam lalu lintas perdagangan global, negara dapat memperoleh potensi pendapatan yang besar tanpa harus menambah beban hidup masyarakat kelas menengah yang sedang berjuang untuk bertahan.
