Komisi XII DPR RI melayangkan kritik tajam kepada PT PLN (Persero) dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (2/7). Anggota Fraksi PDIP, Sigit Karyawan Yunianto, menyoroti ketimpangan antara klaim PLN mengenai berakhirnya pemadaman bergilir dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Kritik Terhadap Narasi “Tidak Ada Pemadaman”
Sigit menyampaikan kegelisahannya terkait pernyataan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang menyebutkan bahwa sejak 21 Juni 2026, Indonesia sudah bebas dari pemadaman listrik bergilir. Menurut Sigit, klaim tersebut tidak sejalan dengan kondisi di berbagai daerah, khususnya di Kalimantan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kini tidak lagi menyebut fenomena ini sebagai pemadaman bergilir, melainkan “menyalanya bergilir”. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi listrik masih belum stabil secara nasional dan tidak cukup hanya dengan melihat kondisi di Pulau Jawa.
Tuntutan Transparansi Operasional PLN
Dalam rapat tersebut, Sigit mendesak PLN untuk lebih terbuka dan jujur mengenai penyebab utama gangguan listrik. Beberapa poin yang diminta untuk dijelaskan secara transparan kepada publik meliputi:
- Penyebab Gangguan: Lokasi dan detail pembangkit yang mengalami kendala teknis harus diinformasikan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang benar.
- Data Teknis: PLN diharapkan memaparkan data mengenai jumlah megawatt yang hilang, kapasitas cadangan operasi, serta ketersediaan stok batubara sesuai spesifikasi.
- Isu Suplai Batubara: Terdapat kekhawatiran mengenai isu di mana pengusaha batubara enggan menyuplai ke PLN akibat penurunan produksi, yang berdampak pada kelancaran operasional pembangkit.
Sorotan Terhadap Manajemen Internal dan Beban Presiden
Selain masalah teknis, anggota Komisi XII dari Fraksi Golkar, Rusli, juga memberikan catatan kritis. Ia menyoroti perbedaan kondisi listrik di berbagai wilayah; sementara di Gorontalo listrik sudah berlebih, di wilayah seperti Cilengsi dan Cibubur, listrik justru sering padam tanpa pemberitahuan.
Rusli mengimbau agar masalah PLN diselesaikan di tingkat direksi dan tidak perlu sampai membebani Presiden. Ia meminta agar PLN segera mengakui permasalahan yang ada secara terbuka, alih-alih saling tuding, serta menghentikan budaya rapat tertutup yang dinilai berlarut-larut. Komisi XII menegaskan bahwa forum rapat kerja resmi adalah tempat yang tepat untuk membahas solusi demi kepentingan rakyat.
